studiku

Open Source dan Hak Paten (Open Source and patent rights)

In Artikel on Agustus 29, 2008 at 3:25 am

studiku

IMPLEMENTASI HAK PATEN

 

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia berkewajiban untuk melakukan harmonisasi setiap peraturan yang menyangkut Hak Milik Intelektual, sebagaimana yang terdapat di dalam TRIPs (Trade Related Aspect in Intellectual Property Rights). Penting diperhatikan, dalam melakukan harmonisasi ini kita melihat Pasal 27 TRIPs, yang mengatur mengenai pemberian perlindungan paten kepada setiap invensi dalam lapangan teknologi, yang mengandung langkah inventif dan yang dapat diaplikasikan pada suatu industri.

 

Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dalam koridor hukum di Indonesia diatur dalam UU. No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dikaitkan dengan kejahatan di dunia maya memberikan pemahaman yaitu:

  • Perangkat teknologi informasi berupa hardware dilindungi paten harmonisasi perlu dilakukan untuk perlindungan paten atas program komputer yang bersifat aplikatif yang tidak dilindungi hak cipta.
  • Perlu adanya penegasan bahwa publikasi melalui internet yang bersifat resmi apakah akan digolongkan sebagai pengumuman sehingga suatu temuan tidak lagi dianggap sebagai intervensi baru atau akan dianggap sebagai bukan pengumuman sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

Paten terhadap software (program komputer) merupakan salah satu paten yang menjadi topik perdebatan hangat. Dalam perkembangannya untuk lebih memonopoli ide yang terkandung di dalam software tersebut maka diperkenalkan konsep paten terhadap software yaitu algoritma atau langkah-langkah yang dieksekusi oleh komputer. Algoritma terkait dengan matematika sehingga yang dipatenkan adalah rumus-rumus matematika.

 

Contoh dari paten ini, misalnya US Patent No 5, 241, 671 tentang teknik pencarian dan pengambilan informasi dari data multimedia yang dimiliki oleh Compton NewMedia. US Patent No 5.173.051 juga akan menyebabkan puluhan ribu guru di dunia harus membayar royalti kepada pemegang paten apabila mereka menggunakan komputer dan video dalam memberikan pelajaran kepada muridnya. Pemberian paten yang lebih berbahaya lagi diberikan pada US Patent No 5, 715, dan 314, yang memberikan monopoli kepada pemiliknya terhadap network-based sales system. Dengan diberikannya paten ini maka seluruh pelaku bisnis dan Internet seharusnya membayar royalti kepada pemilik paten.

 

Keterkaitan UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merk memberikan pemahaman yaitu:

  • Merek memiliki keterkaitan erat dengan nama domain internet meskipun keduanya tidak berada di bawah rezim hukum yang sama karena nama domain tidak termasuk sebagai hak kekayaan intelektual. Tetapi dalam praktek banyak terjadi penggunaan merek terdaftar sebagai nama domain oleh orang yang tidak berhak yang merupakan setidak-tidaknya peniruan pada pokoknya.
  • Hak eksklusif pada merek lahir berdasarkan prinsip konstitutif dengan demikian unsur pendaftaran merupakan faktor mutlak yang didahului oleh uji substantif dan pengumuman pada saat proses pendaftaran berbeda dengan nama domai yang pemilikan berdasarkan first come first serve.
  • Indikasi geografis dapat dianggap sebagai unsur yang dilindungi seperti halnya merek. Nama domain yang identik dengan indikasi geografis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.
  • Pemeriksaan substantif merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran merek di mana hal tersebut tidak terdapat dalam pendaftaran nama domain.
  • Jangka waktu perlindungan merek memiliki batas waktu meskipun dapat diperpanjang. Selama merek eksis terdaftar di kantor merek maka orang tidak boleh menggunakannya sebagai nama domain. Untuk indikasi geografis perlindungan berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tetap ada dan untuk jangka waktu itu pula nama domain tidak dapat digunakan oleh yang tidak berhak.
  • Untuk mempermudah akses pendaftaran merek dan pengecekan merek-merek terdaftar perlu dibuat ketentuan dan sistem pendaftaran dan pengecekan melalui internet seperti yang terjadi dalam SISMINBAKUM.

Keterkaitan UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pemahaman yaitu:

  • Ciptaan termasuk segala bentuk karya pencipta yang terdapat di media internet.
  • Perlu adanya harmonisasi aturan menyangkut pengandaan hak cipta di media internet sebab proses copy dan save as merupakan mekanisme biasa yang sangat diperlukan dalam akses di internet yang termasuk publikasi melalui internet.
  • Perlu dikaji lebih lanjut tentang bentuk objek yang dilindungi dan kapan dimulai perlindungan obyek tersebut jika program tersebut belum diumumkan.
  • Perlu dikaji lebih lanjut pengertian lembaga penyiaran apakah juga termasuk yang menggunakan media internet.
  • Perbanyakan rekaman suara termasuk proses download lagu-lagu mp3 melalui media internet, sebagai contoh kasus napster.
  • Program komputer, dan ciptaan-ciptaan lain yang terdapat di internet dilindungi berdasarkan undang-undang ini.

Pada tanggal 5 Oktober 2004 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc). Ketentuan ini dikelurakan selain dikarenakan adanya amanat dalam UU Hak Cipta untuk mengaturnya dalam upaya mencegah praktek-praktek pelanggaran atas hak cipta yang menggunakan sarana teknologi canggih. Meskipun demikian, keberadaan PP. No. 29 Tahun 2004 apabila diperhatikan secara seksaman dan secermat mungkin, nampaknya masih akan menyimpan sejumlah permasalahan dalam implementasinya nanti. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat timbul, baik dari segi ketentuan hukum secara normatif, maupun dalam konteks penegakan aturan tersebut.

OPEN SOURCE MELAWAN HAK PATEN

 

Tetapi jika program ada pemiliknya, akan sangat mempengaruhi mengenai apakah program itu, dan apa yang dapat dilakukan dengan salinannya jika membeli. Perbedaan ini bukan hanya masalah uang. Sistem kepemilikan perangkat lunak mendorong pemilik perangkat lunak untuk memproduksi sesuatu tetapi bukan sesuatu yang masyarakat butuhkan. Dan ini dapat menyebabkan polusi etika yang tidak dapat disembuhkan yang mempengaruhi semua. Apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat membutuhkan informasi yang tersedia untuk penduduknya sebagai contoh, program-program yang dapat dibaca, diperbaiki, diadaptasi, dan ditingkatkan kinerjanya, dan tidak hanya dioperasikan. Tetapi apa yang biasanya para pemilik perangkat lunak berikan adalah kotak hitam yang tidak bisa kita pelajari dan ubah. Masyarakat juga membutuhkan kebebasan. Ketika program mempunyai pemilik, para pemakai kehilangan kebebasan untuk mengendalika bagian dari kehidupan mereka.

 

Dunia program komputer mampu berkembang cepat tanpa adanya perlindungan yang berupa paten. Contohnya perkembangan Internet yang sangat cepat. Salah satunya dipacu oleh adanya suatu standar yang terbuka, misalnya kumpulan protokol TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) yang dikembangkan sejak tahun 1981 (RFC 791 dan RFC 793). TCP/IP memberikan landasan bagi perkembangan dunia Internet hingga saat ini. Protokol yang bersifat terbuka dan tidak dilindungi oleh paten ini berkembang secara cepat, dan secara de facto merupakan penggerak utama dari dunia Internet.

 

Salah satu yang paling heboh di dunia sebagai alternatif perangkat lunak di komputer gratisan ini adalah Linux. Linux pada dasarnya adalah sistem operasi seperti Windows maupun DOS yang beroperasi pada PC. Seperti juga Windows yang mempunyai banyak versi ada Windows 3.11, 3.12, 95, 98, Millennium Edition, NT, 2000. Maka, Linux mengenal banyak sekali distribusi Linux dengan berbagai versinya ada Caldera, SuSE, Mandrake, Best Linux, Easy Linux, dan RedHat yang merupakan distribusi Linux terbesar di Indonesia.

 

Secara hukum perbedaan fundamental antara Windows dan Linux ada pada hak ciptanya. Adalah ilegal mengopi atau membajak CD Microsoft apalagi untuk diperdagangkan. Sebaliknya, Linux bebas dan gratis bisa diperoleh di Internet, dapat dikopi ke CD dengan bebas, tanpa ada konsekuensi pelanggaran terhadap hukum. Karena Linux memang menggunakan hak cipta publik yang dikenal sebagai GNU Public License (GNU).

 

Prinsip dasar GPL berbeda dengan hak cipta yang biasa digunakan oleh banyak orang, termasuk pengguna Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. GPL pada dasarnya berusaha memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi si pencipta perangkat lunak untuk mengembangkan kreasi perangkatnya dan menyebarkannya secara bebas ke publik.

 

Tentunya dalam penggunaan GPL ini masih diikat dengan norma, nilai dan etika, misalnya tidak etis jika mengambil software GPL kemudian mengemasnya menjadi sebuah software lain dan mengaku-aku software itu buatannya.

 

Dengan menggunakan lisensi GPL Linux dapat digunakan secara gratis di seluruh dunia, bahkan source code (listing program) Linux terbuka dan dapat diperoleh secara gratis di Internet tanpa dikategorikan membajak.

studiku

%d blogger menyukai ini: